Masihkah Isu Agama Relevan Pada Pilpres Lalu 2024

Real Count masih terus berlanjut, namun polanya rasanya tak jauh berbeda dengan hasil Quick Count yang sudah muncul sore hari pasca pencoblosan 14 Februari lalu. Juara satunya adalah paslon 02, diikuti 01 dan terakhir 03. Kontroversi dalam penyelenggaraan (bahkan sebelum penyelenggaraan) memang perlu dikritisi bahkan digugat, sebagai bentuk check and balances. Namun pola perolehan suara yang hampir seragam polanya, bisa pula kita jadikan bahan refleksi. Bila pada pemilu-pemilu lalu, sentiment agama lumayan santer menjadi bahan jualan para paslon namun pada pemilu kali ini isu tersebut terkesan tidak laku. Bahkan isu ketimpangan kelas sosial para pemilih nampaknya juga tidak relevan. Karena masing-masing paslon memiliki kubu kaya dan miskin dalam masing-masing basis masanya. Saya menduga variable budaya dalam skup mikro atau habitus -seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, atau yang lebih besar dari itu- menjadi benang merah dan bahkan factor kemenangan salah satu calon dalam pemilihan kemarin. Oleh karena itu penelitian tentang variable mikro-habitus ini perlu didorong lebih lanjut.

Pembinasaan Kreatif, Sekali Lagi

Saya ingat di masa awal-awal mencari kerja 14 tahun lalu, dipenghujung tahun 2009, salah satu perusahaan menugaskan untuk membuat sebuah artikel tentang ekonomi sebagai bagian dari seleksi penerimaan mereka. Saya memilih topik tentang creative destruction, atau diterjemahkan sebagai pembinasaan kreatif, karena kebetulan saat itu saya sedang membaca terjemahan memoar Alan Greenspan yang berjudul “Abad Prahara”. Pada salah satu bagian dalam bukunya, mantan boss bank sentral Amerika Serikat tersebut menjelaskan ulang konsep pembinasaan kreatif ini yang dipopulerkan pertama kali oleh ekonom Joseph Schumpeter. Inti dari konsep tersebut menjelaskan tentang konsekuensi-konsekuensi dari praktek inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Saya merasa isu ini sangat relate di tengah meluasnya pemakaian internet oleh masyarakat Indonesia pada saat artikel tersebut ditulis.

Revitalisasi dan Strategi Perluasan Penetrasi Pedoman Good Public Governance Pada Perangkat Negara

Dokumen Pedoman Umum Good Public Governance (GPG) dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), sebagai tindak lanjut dari Pedoman Umum Good CorporateGovernance (GCG) untuk dunia usaha pada 1999- yang kemudian disempurnakan pada 2006. Dokumen ini disiapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan good governance di sektor publik.[1]

Indonesia Masa Depan, Antara Sejarah dan Geografi

Atas prestasi yang telah dilakukannya, ada seorang menteri yang disebut sebagai Deandles pada sebuah media atas jasanya membangun infrastruktur jalan sepanjang Pulau Jawa. Sebutan yang dimaksudkan sebagai pujian itu terasa kurang pas. Pasalanya, jika mau melihat kembali sejarah, upaya Deandles dalam melakukan hal tersebut untuk tidak lain sebagai bagian dalam menjalankan bisnis ekstraksi oleh colonial atas sumber daya yang ada di dalam negeri pada saat itu.