Empon-Empon Dan Transformasi Struktural

Empon-empon menjadi viral selama pandemi COVID-19 kemarin. Menurut KBBI, empon-empon adalah tanaman rimpang yang digunakan sebagai ramuan tradisional seperti jahe, kunyit, temulawak dan sebagainya. Ia dipercaya bisa melindungi bahkan menyembuhkan orang-orang dari infeksi flu mematikan tersebut. Tak berhenti di sana, layaknya promosi jualan obat yang ada di kolom iklan koran-koran jurnalisme Kuning (red: koran yang isinya tak sebombastis judulnya (wikipedia)), minuman ini juga dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit dari A sampai Z.

Daerah & Ketimpangan Ekonomi (part-5): Peta Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuannya dalam bernegara, berbagai komponen bangsa dilibatkan dalam upaya pembangunan nasional. Upaya tersebut dilaksanakan secara terencana untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. UU 25 tahun 2004 menjelaskan sistem perencanaan dalam skala nasional ini sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah[1].

Daerah & Ketimpangan Ekonomi (part-4): Pandemi dan Ekonomi Hijau

COVID-19 telah memberikan dampak yang luas bagi negara-negara di dunia. Memang fatality rate virus ini lebih rendah dibandingkan dengan jenis virus Flu lain (sekitar 2.1%). Namun keagresifan virus ini mengakibatkan penyebarannya sangat cepat ke seluruh dunia. Dari angka mortality rate itu saja, tercatat sudah 2,002,455 korban jiwa sejak pertama kali muncul di Wuhan pada sekitar November 2019^[1]. Keagresifan virus ini disikapi oleh pemerintah di hamper seluruh Negara dengan membatasi aktivitas warganya (social distancing), baik dalam Negara maupun antar Negara. Konsekuensi logis dari kebijakan pembatasan dalam skala luas ini terutama dilihat dari sisi ekonomi. Estimasi Bank Dunia pada Januari 2021 lalu pertumbuhan dunia tahun 2020 diperkirakan berada pada posisi -4.3% (dari 2.3% pada 2019)^[2].

Daerah & Ketimpangan Ekonomi (part-3): Infrastruktur

Infrastruktur berperan dalam membentuk keterhubungan geografis dan mendorong terjadinya aglomerasi aktivitas ekonomi (Fujita & Krugman, 2004 diambil dari Nawaz 2020). Dalam penelitian kebijakan perekonomian di Indonesia Rosengard & McPherson (2013) berpendapat bahwa Indonesia perlu mengupayakan pengembangan dan pengintegrasian pasar domestic, bersamaan dengan perluasan dan penguatan keterkaitan dengan rantai produksi dan distribusi manufaktur internasional. Hal ini untuk mencapai peningkatan produktivitas. Upaya meningkatkan dan daya saing, diharapkan akan memberikan landasan bagi pertumbuhan yang terus-menerus, berkelanjutan, serta inklusif.

Daerah & Ketimpangan Ekonomi (part-2): Pelayanan Publik

Menurut Jaweng, R.E (2013)[1] dari sisi kewenangan, arah makrodesentralisasi pelayanan public tidak terlepas dari klasifikasi isi kebutuhan masyarakat (kebutuhan pokok dan pengembangan potensi unggulan) dan jensi kebutuhan Pemda (wajib danb penunjang). Arah dan keterkaitan semacam itu merupakan misi utama desentralisasi yang mendekatkan ranah dan urusan Negara dengan basis aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Segala yang esensial bagi kehidupan warga mesti masuk skala prioritas yang wajib dipenuhi pemda melalui instrument pelayanan. Pengelolaan desentralisasi (decentralized governance) pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya pemerintahan yang akuntabel dan keberdayaan masyarakat. Segitiga tersebut bisa dilihat pada gambar berikut.

Daerah & Ketimpangan Ekonomi (part-1)

Kondisi Indonesia yang beragam membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah yang juga berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Intervensi tersebut dilakukan melalui pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang regional dan infrastruktur pengembangan wilayah[1]. Sehingga analisis diagnosis pertumbuhan di level provinsi menjadi relevan untuk dilaksanakan.